kommasa

Teori Agenda Setting.
Teori Penentuan Agenda ( Agenda Setting Theory) adalah teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang penentuan agenda adalah:

a. Masyarakat pers dan mass media tidak mencerminkan kenyataan; mereka menyaring dan membentuk isu.
b. Konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu lain.


Dalam teori agenga setting, dikenal beberapa dimensi sebagaimana dikemukakan oleh Mannheim sebagai berikut :

a. Agenda media, meliputi :

1) Visibility, yakni jumlah dan menonjolnya berita.
2) Audience salience (tingkat menonjol bagi khalayak), yakni relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak.
3) Valence (Valensi), yakni menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa.


b. Agenda Khalayak,meliputi :

1) Familiarity (keakraban), yakni derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu.
2) Personal Salience (Penonjolan Pribadi), yakni relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi.
3) Favorability (kesenangan), yakni pertimbangan senang atau tidak akan topik berita.

c. Agenda Kebijakan.

1) Demo Anti Israel. Republika mengambil topik demo anti Israel yang dilakukan PKS atas serangan ke jalur Gaza adalah karena pada waktu itu sedang terjadi penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh Israel kepada Hamas di Palestina dan sebagian besar media komunikasi memberitakan penyerangan tersebut termasuk aksi solidaritas yang dilakukan oleh beberapa lembaga atau organisasi yang ada di tanah air. Salah satu organisasi tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan salah satu partai politik berbasis Islam. Dengan alih-alih melakukan demo anti Israel dan menggalang solidaritas sesama warga muslim dari tanah air maka PKS melakukan demo dengan membawa atribut partai, hal ini oleh KPU dianggap sebagai pelanggaran karena memulai Pemilu lebih awal. Republika memberitakan hal tersebut dan membela Tifatul Sembiring karena sesama organisasi yang beraliran Islam, Republika yang merupakan surat kabar merasa tergerak juga untuk melakukan solidaritas bagi Palestina dengan memberikan dukungan bagi PKS untuk melakukan demonstrasi damai dan berita yang ditayangkan membela pernyataan Presiden PKS. Dilihat dari komunitas pembacanya yang mayoritas muslim pun, tampak wajar jika Republika mengambil headline masalah demo yang dilakukan PKS tersebut dan pasti pembaca Republika juga mengambil sikap yang sama dengan yang diberikan oleh redaksi yaitu mendukung kegiatan demonstrasi anti Israel dan menganggap hal tersebut bukan merupakan pelanggaran kampanye.

2) Pembentukan Propinsi Tapanuli. Suara Pembaruan menayangkan pemberitaan mengenai pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) karena kondisi saat itu di daerah-daerah di Indonesia ingin diberikan otonomi khusus dengan membentuk propinsi sendiri terlepas dari pemerintahan daerah sebelumnya termasuk Tapanuli yang ingin memisahkan diri dengan Propinsi Sumatra Utara. Persoalan perbedaan agama telah ada di Sumatra Utara sejak masa Belanda, hal ini terjadi lagi sekarang. Menurut ahli pemerintahan daerah, pemekaran wilayah yang dipaksakan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari termasuk pembentukan Propinsi Tapanuli. Redaksi Suara Pembaruan mengambil judul tersebut dan memberikan dukungan kepada Propinsi Tapanuli dikarenakan adanya persamaan kepentingan yaitu pendiri dan redakturnya merupakan suku Batak dan sebagian besar beragama Kristen. Dalam hal ini agenda setting pemberitaan juga dipengaruhi oleh aliran dan kepentingan redaksi surat kabar.